IPR Menanggapi Pernyataan Presiden”, Agar Masyarakat Terus Memberikan Masukan Dan Kritikan Kepada Pemerintah.

0
44

Senzangwarna.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar masyarakat terus memberikan masukan dan kritik terhadap pemerintah , utamanya menyangkut pelayanan publik di masa pandemi.
Pernyataan Presiden Juga diamini oleh Sekretaris Kabinet “Pranomo Anung, Pemerintah butuh kritis pedas dan keras agar dapat melakukan pembangunan lebih terarah.
Hal ini ditanggapi pula oleh Direktur Indonesia “Political Rewiew (IPR) Ujang Komarudin .
Ujang menilai selama ini masyarakat sudah banyak yang mengeritik pedas.
“Namun banyak yang dilaporkan lalu ditangkap, sehingga masyarakat takut untuk mengkritik,” ujar Ujang kepada SINDOnews, Rabu 10/2/2021.

🔎BUKA

Menurut Ujang, pemerintah bukan hanya butuh dikritik. Tapi harus dikritik. Namun begitu, dia mengingatkan agar pemerintah jangan menggunakan standar ganda. Artinya, jangan merasa butuh dikritik. Tapi di saat yang sama, rakyat yang mengkritik pedas dan keras banyak yang ditangkap.

“Harus clear juga. Jangan sampai rakyat dijebak dan terjebak. Diminta mengkritik. Tapi ketika mengkritik dengan keras dan pedas ditangkapi,” kata Analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia ini menandaskan.
Begitu juga tanggapan dari berbagai pihak. Jokowi seharusnya. Menghapuskan Undang-undan ITE sebelum masyarakat memberikan kritikan. Tak hanya itu, UU pasal 310 KUHP atau pencemaran nama baik juga dihapus.

Baca Juga Aplikasi Telegram Versus Aplikasi WhatsApp.

Baca juga Jalan KBB Banyak Yang Rusak” Netizen KBB Teriak di Media Sosial.

Menurut warganet:

“UU ITE tetap sejak menjadi bumerang bagi yang mengkritik.
Dalam media sosial kemungkinan pengguna dalam menyampaikan pesan menjangkau audiens luas, namun pesan tersebut bisa menjerat sesorang karena UU ITE tersebut.
Undang-undang ITE aturan yang rawan disalahgunakan untuk melawan kritikan.
Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto, di kutip dari laman Kompas.
Sementara Menurut Fajar dalam Artikel yang sama, dalam situasi UU saat ini, sebaiknya masyarakat fokus pada substansi persoalan dan menghindari serangan personal serempak juga tidak bernuansa SARA.
Semenatara Damar juga menjelaskan, sebenarnya masyarakat tidak segan menyampaikan kritikan kepada pemerintah, namun masyarakat sudah lebih dulu mengalami ketakutan.
Ketakutan dalam menyampaikan merurut Damar” bukan main-main,
Kita berada dalam fase masyarakat jeri, atau mengalami keengganan karena hidupnya pasal-pasal atau regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi.

Menurut SAFEnet di kutip dari Kompas.
Regulasi yang dapat membatasi berekpesi:
Blokir Konten, Kriminalisasi Ekspresi, Disinformasi, Kekerasan berbasis Gender online, Pengintaian Massal. Semuanya sudah diatur dalam UU ITE.
Angka terbanyak korban UU ITE adalah Kelompok kritis seperti Jurnalis, Aktivis, dan pembela HAM.

Penulis dan editor Niko
Senzangwarna.com

BUKA ☎🔎