Menyikapi Bantuan Tidak Juga Tiba, Padahal Sudah Terdata.

Bandung-Senzangwarna.com

Terdata disini bukan artinya langsung menerima bantuan baik itu BLT atau Sembako yang sekarang ramai di perbincangkan.
Perlu dicatat, dari awal permasalahan yang begitu rumit, data yang berubah-rubah, tidak singkron sehingga bantuan yang seharusnya sudah tersalurkan menjadi terhambat.
Letak salahnya bukan pada RT dan RW, yang dahulu sempat ramai juga perangkat Pemerintah desa saja, namun lebih ke data yang banyak tidak sesuai, antara pemerintah pusat dan daerah (Desa), salah satu contoh orang yang seharusnya tidak mendapatkan terdata, dan terdaftar, sehingga ini akan menjadi dobel bantuan, orang yang seharusnya sangat terdampak justru hanya gigit jari, sehingga bila hal ini dibiarkan akan menjadi sebuah kesenjangan yang sangat kompleks rawan terhadap terjadinya kecemburuan sosial, maka dibuatlah aturan,warga masyarkat yang sudah mendapatkan PKH tidak diikut sertakan dalam bantuan BLT, baik itu dari bantuan Gubernur atau bantuan dari Bupati, ini yang akhirnya mendatanya harus benar bukan yang selama ini dikatakan oleh banyak orang, ini tidak mudah perlu sistem yang benar dan tepat.

Tidak betul kalau selama ini bantuan ditahan dan tidak di distribusikan, namun lebih ke sistem pendataan yang tumpang tindih.
Ini yang akhirnya pihak pemerintah desa menyortir, atau membuat data pengaturan tujuannya agar semua mendapatkan.
Beberapa kali Pemerintah pusat mengubah sistem yang sudah dibuat oleh Pemerintah Desa yang seharusnya awal Ramadan belum juga terealisasi dan cair.

Baca juga:

• Menko Perekonomian, Rencana Pemulihan Ekonomi Akan Dilakukan Secara Bertahap.

• Tanggapi Video Viral, Taufik Siap Ladeni Luhut (LBP).

• Menjalin Silaturahmi dari Grup Ke Grup Facebook Lainnya Di Bandung Dan Sekitarnya.

Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan Tuani Langsung (BLT), terus tidak mendapatkan, akhirnya akan diajukan bantuan dari Gubernur, dan yang tidak mendapatkan bantuan dari Gubernur, maka akan diajukan medapatkan bantuan dari Bupati sehingga menjadi rata.
Tentu disini nominalnya akan berbeda sesuai anggaran yang sudah disiapkan dan waktunya akan bertahap.
Memang kalau mau fair, ada beberapa desa yang sangat condong kepada wilayah tertentu dalam pendistribusian bantuan, sehingga terkesan pilih kasih, mereka lebih sigap dalam pendataan bantuan kepada wilayah tertentu, bisa saja karena Masyarakatnya memang sangat besar terdampaknya, akibat sumber penghasilan masyarakatnya sangat rendah, atau tujuan politik.

Mau Beriklan disini.Call 0812 8463 0000 atau WA.

Kalau kita membaca media Online, banyak dari beberapa bantuan tertahan sehingga kadaluarsa dan busuk, tidak bisa langsung di distribusiian.
Sebagimana yang disampaikan Pikiran Rakyat.
Beredar informasi terkait adanya ratusan kilogram telur dari bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat yang busuk di Garut. Hal itu diduga karena lamanya proses pendistribusian.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Mohammad Arifin Soedjayana membantah informasi tersebut. Menurutnya, tidak ada bansos telur di Bulog Garut yang busuk.

Pasalnya, bansos untuk Kabupaten Garut ditunda karena masih ada masalah terkait pendataan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).”Sebenarnya pada 27 April sudah dikirim (bansos telur) ke Garut, dicoba didistribusikan 100 paket, namun yang diterima hanya 4 paket. Karena ada penolakan dan dobel data, akhirnya pemerintah setempat dan PT POS mengambil keputusan ditunda dulu,” kata Arifin saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin (11/5/2020).

Dalam keadaan sulit akibat Covid-19, semua masyarakat sangat membutuhkan bantuan, baik itu dana tunai atau sembako, namun pemerintah dalan hal ini sebagai pelaksana tugas, tidak mudah dalam penyaluran bantuan, harus tepat sasaran, jangan sampai yang mempunyai penghasilan besar tetap menerima bantuan.
Sebenranya sangat mudah apabila yang merasa mampuh tidak menerima bantuan, sekalipun menerimanya, memberikan kembali kepada yang berhak menerimanya, sehingga akan meringankan tugas pemerintah dan merata tentunya, dari semua aspek akan sangat terbantu, sehingga si miskin dan yang cukup mampuh saling bergandengan. Kangen rasanya suasana ini.

Kalau kita lihat saat ini, penanggulangan Covid-19 dan bantuan sama-sama sulitnya, sulit pendistribusiannya, dan sulit pencegahan Virusnya, kalau selama ini banyak orang yang merasa takut terjangkit virus, namun sebagian orang takut tidak mendapatkan bantuan, sehingga semua himbauan pemerintah seakan menjadi angin lalu, budaya kita seharusnya sudah tidak lagi demikian seandainya semua saling menyadari, bahwa ini bukan hanya tugas Pemerintah semata, namun kita semua mempunyai kewajiban yang sama beratnya, berat dari keterpurukan dan moral.

Penulis dan Editor Niko